Malaysia Tegaskan Utang Judi Tidak Sah untuk Dasar Kebangkrutan
Pengadilan Tinggi di Ipoh, Malaysia, telah memberikan vonis signifikan bahwa utang dari berjudi tidak dapat dijadikan dasar untuk kasus kebangkrutan. Keputusan ini mengikuti preseden dari Mahkamah Persekutuan mengenai kasus Datuk Ting Ching Lee sebelumnya.
Berdasarkan Kebijakan Tertinggi, Hakim Moses Susayan dari Pengadilan Tinggi membatalkan status kebangkrutan yang dijatuhkan pada Lee Fook Khuen, seorang berusia 75 tahun. Resorts World Sentosa Pte Ltd mengajukan kasus ini setelah Lee gagal membayar utang sebesar S$5,930 juta yang didaftarkan di Pengadilan Tinggi Singapura pada 2018. Lee menerima fasilitas kredit S$10 juta di Singapura, tetapi tidak dapat melunasi utang tersebut.
Dalam keputusannya, Moses menjelaskan bahwa berdasarkan hukum Malaysia, utang yang terkait dengan perjudian dianggap sebagai utang moral, tanpa adanya kewajiban hukum untuk membayarnya. Walaupun sah di negara asal, utang seperti itu tidak dapat ditegakkan di Malaysia karena melanggar kebijakan publik, sejalan dengan Undang-Undang Hukum Sipil 1956.
Kebijakan Publik dan Utang Perjudian
Hukum Kontrak Malaysia Pasal 26 dari Undang-Undang Kontrak 1956 menetapkan bahwa semua kontrak atau kesepakatan yang berkaitan dengan perjudian atau taruhan adalah batal dan tidak berlaku. Pasal ini juga melarang tindakan hukum untuk menuntut uang atau barang berharga yang dimenangkan dari taruhan. Hakim menekankan bahwa pengadilan harus menolak pelaksanaan utang dari transaksi ilegal atau batal demi hukum, seperti kontrak perjudian, karena melanggar kebijakan publik.
Pengecualian Penegakan Hukum
Moses juga menyoroti bahwa pengadilan kebangkrutan memiliki wewenang untuk menilai sifat dari utang yang telah terdaftar berdasarkan Undang-Undang Pelaksanaan Penilaian Timbal Balik. Ketidakbolehan penegakan utang judi meniadakan kepastian prosedural, dan hukum tidak membenarkan penegakan terselubung melalui pengadilan untuk kontrak yang dinyatakan batal di mata hukum.
Keputusan ini menegaskan pendekatan tegas Malaysia terhadap utang dari perjudian, menggarisbawahi bahwa utang tersebut tidak dapat menjadi alasan kebangkrutan dan tidak dapat ditegakkan secara hukum di Malaysia.
